KAMAKAMU – Desakan agar Sri Mulyani diganti makin gencar setelah berbagai kritik soal kondisi ekonomi Indonesia mencuat.
Beberapa isu yang kerap dibahas termasuk utang negara yang kian membengkak, defisit anggaran, hingga kebijakan fiskal yang menuai kontroversi.
Prabowo Endorse Luthfi, Bawaslu: Bukan Pelanggaran!
Kritik Tajam dari Pendukung Prabowo
Salah satu pendukung Prabowo, Azwar Siregar, juga ikut angkat suara. Ia menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan Sri Mulyani dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Azwar, pendekatan Sri Mulyani dianggap terlalu memberatkan rakyat dengan terus meningkatkan pajak, alih-alih memperbaiki kebocoran anggaran.
“Dia itu kapitalis murni. Lintah. Kompeni kalau zaman dahulu. Cara berpikirnya sangat sederhana: untuk menjaga stabilitas keuangan negara, rakyat terus dipalak lewat pajak,” kritik Azwar.
Ia juga menyebut kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen sebagai bukti bahwa Sri Mulyani hanya fokus pada cara instan untuk menutupi defisit anggaran.
Masalah Kebocoran Anggaran
Azwar tak hanya berhenti pada kebijakan pajak. Ia juga mengungkit pernyataan Prabowo Subianto yang pernah menyebut kebocoran anggaran negara mencapai Rp1.000 triliun per tahun.
Menurut Azwar, jika kebocoran tersebut dihentikan, negara tidak perlu membebani rakyat dengan kenaikan pajak.
“Defisit APBN kita ‘cuma’ Rp616 triliun. Kalau kebocoran Rp1.000 triliun bisa dihentikan, masih ada surplus hampir Rp400 triliun. Tidak perlu lagi memalak rakyat dengan menaikkan PPN,” tegasnya.
Kritik demi kritik ini semakin menguatkan tekanan pada Sri Mulyani untuk mempertimbangkan langkahnya ke depan.
Para pendukung Prabowo berharap ada solusi yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat, bukan sekadar menambal defisit anggaran dengan cara yang dianggap menyulitkan masyarakat.
Sementara itu, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, ikut mengomentari desakan dari simpatisan Prabowo Subianto agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mundur dari jabatannya.
Menurutnya, Sri Mulyani bertanggung jawab penuh atas berbagai persoalan ekonomi yang tengah melanda Indonesia.
“Semua masalah keuangan yang terjadi saat ini adalah tanggung jawab beliau,” tegas Said Didu melalui unggahannya di X @msaid_didu, pada Kamis, 21 November 2024.
Tak berhenti di situ, Said Didu juga mengingatkan bahwa Sri Mulyani sudah sangat lama menjabat sebagai Menteri Keuangan.
“Ibu Sri Mulyani sudah jadi Menkeu selama 20 tahun,” tambahnya.
