KAMAKAMU – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan bahwa jumlah pegawai Kementerian HAM meningkat signifikan sebanyak 2.166 orang, dari sebelumnya 378 orang menjadi 2.544 orang. Untuk mendukung kenaikan jumlah pegawai tersebut, dibutuhkan anggaran sekitar Rp1 triliun demi memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan.
“Kalo saya punya staf 2.544 orang, maka hanya untuk gaji dan tunjangan itu membutuhkan lebih dari Rp1 triliun,” jelas Pigai dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis lalu.
Diaspora Banyak yang Ingin Perkuat Timnas Indonesia, Erick Minta DPR Mendukung
Penambahan Pegawai di Tingkat Pusat dan Wilayah
Menurut Pigai, perubahan jumlah staf di Kementerian HAM ini terjadi sebagai bagian dari penyesuaian struktur dan organisasi kementerian, terutama setelah Kementerian HAM terpisah dari Kementerian Hukum.
Pada tahun 2024, total pegawai di tingkat pusat sebanyak 188 orang, terdiri atas seorang direktur jenderal, enam pimpinan tinggi pratama, sembilan pejabat struktural, 92 pegawai dalam jabatan fungsional tertentu, 66 pelaksana, dan 14 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Yang 188 ini, untuk belanja pegawai mencapai Rp14 miliar,” ucap Pigai.
Jumlah pegawai di tingkat wilayah juga mengalami peningkatan seiring restrukturisasi kementerian. Awalnya, jumlah pegawai di tingkat wilayah tercatat 190 orang, namun setelah struktur dan organisasi baru ditetapkan, jumlah ini meningkat.
Struktur Organisasi Baru Kementerian HAM
Pigai memaparkan rancangan struktur terbaru yang menambah jumlah pegawai menjadi 762 orang di tingkat pusat. Dalam struktur baru ini, posisi-posisi penting yang terbentuk meliputi menteri, wakil menteri, sekretaris jenderal, inspektur jenderal, Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, serta Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM. Kantor wilayah setingkat eselon II juga akan dibentuk di hampir semua provinsi.
“Kami juga mendapatkan kantor wilayah setingkat eselon II. Saya akan bentuk kantor wilayah di hampir semua provinsi. Struktur sudah saya siapkan,” tutur Pigai.
Perubahan Anggaran dan Persiapan Pelantikan Struktur Baru
Pigai memperkirakan anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai akan meningkat, mendekati angka Rp1 triliun. Perubahan ini sejalan dengan kebutuhan untuk mendukung struktur baru dan jumlah pegawai yang meningkat.
“Konsekuensi daripada penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai, maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp1,002 triliun,” jelasnya.
Pigai mengungkapkan bahwa salah satu agenda awal setelah dilantik sebagai Menteri HAM adalah menyusun organisasi baru di kementeriannya. Ia bahkan mengadakan sejumlah pertemuan intensif hingga enam hingga tujuh kali sebelum berangkat ke Magelang untuk mengikuti pembekalan Kabinet Merah Putih.
“Hampir 90 persen struktur organisasi kami, tugas pokok dan fungsi sudah selesai,” tambah Pigai. Direncanakan, pada Senin (4/11) atau Selasa (5/11), Kementerian HAM akan menggelar pelantikan bagi struktur organisasi baru tersebut.
