KAMAKAMU – Pemerintah hingga saat ini, belum mencapai keputusan final terkait kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur zonasi.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa kebijakan zonasi masih menjadi sorotan utama untuk evaluasi mendalam melalui pendekatan yang komprehensif.
Menurut Abdul Mu’ti, proses evaluasi melibatkan berbagai pihak, termasuk kepala dinas pendidikan, pakar di bidang pendidikan, serta organisasi masyarakat.
Cara Meningkatkan Omset Penjualan Bisnis Fashion di Tahun 2025
“Kami telah melangsungkan pengkajian mendalam terkait kebijakan zonasi ini sebanyak tiga kali,” ujar Mu’ti usai mengikuti peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2024 di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Senin, 25 November 2024.
Ia menambahkan bahwa masukan dari berbagai pihak terus dikumpulkan sebagai upaya menyempurnakan kebijakan zonasi.
Keputusan akhir mengenai hal ini diharapkan dapat diumumkan pada Februari 2025 mendatang.
“Kami mempertimbangkan setiap opsi yang ada, baik untuk melanjutkan, menyempurnakan, atau bahkan menghapus kebijakan ini. Harapannya, sistem ini dapat diterapkan secara optimal pada tahun ajaran 2025/2026,” tuturnya.
Abdul Mu’ti juga menegaskan bahwa kebijakan zonasi dirancang untuk tetap berpihak pada pemerataan akses pendidikan bagi seluruh siswa.
“Zonasi harus mampu mencerminkan prinsip keadilan bagi setiap peserta didik tanpa terkecuali,” pungkasnya.*
