KAMAKAMU – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan dukungannya terhadap wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini disampaikan Tito sebagai respons atas tingginya biaya yang diperlukan dalam pemilihan langsung.
Tito menjelaskan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 telah menunjukkan besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pesta demokrasi. Menurutnya, mekanisme lain, seperti melalui DPRD, dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut.
Menko AHY Pastikan Bakal Ada Diskon Tiket Kereta Api untuk Akhir Tahun
“Saya sependapat tentunya. Kita melihat sendiri betapa besar biaya untuk pilkada. Selain itu, terdapat sejumlah daerah yang mengalami kekerasan. Sejak dulu saya mengusulkan pilkada asimetris, salah satunya melalui DPRD,” ujar Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Meski menyatakan dukungan, Tito menekankan bahwa gagasan ini membutuhkan kajian mendalam. Kajian tersebut mencakup pandangan dari kementeriannya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, serta para akademisi untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip demokrasi.
Akan Dibahas Lebih Lanjut di Prolegnas 2025
Tito menambahkan bahwa usulan pelaksanaan pilkada melalui DPRD akan dibahas secara serius. Menurutnya, aturan terkait hal ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2025.
“Pasti akan dibahas. Salah satu yang tercantum di Prolegnas adalah revisi UU Pemilu dan UU Pilkada,” jelasnya.
Wacana ini juga sejalan dengan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyoroti tingginya biaya politik di Indonesia. Dalam pidatonya pada acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12), Prabowo menekankan pentingnya perbaikan sistem politik.
“Demokrasi yang kita jalankan saat ini memiliki sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki bersama. Sistem politik kita perlu ditata ulang agar lebih efisien,” ujar Prabowo.
Tingginya Biaya Pilkada Jadi Sorotan
Senada dengan itu, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid juga menyampaikan gagasannya terkait pelaksanaan pilkada melalui DPRD. Menurutnya, pemilihan kepala daerah secara langsung memerlukan anggaran yang sangat besar.
Ia mencontohkan, dalam Pilkada 2024, Pemerintah harus mengalokasikan lebih dari Rp1 triliun hanya untuk pemilihan gubernur di Jawa Barat. Angka ini belum termasuk biaya pemilihan gubernur di provinsi lain.
“Bayangkan jika anggaran sebesar Rp1 triliun tersebut dialokasikan ke satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur, misalnya. Hal itu bisa memberikan dampak signifikan terhadap kebangkitan ekonomi daerah tersebut,” ujar Jazilul.
Wacana perubahan mekanisme pilkada ini terus menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Namun, kajian mendalam dan diskusi lintas lembaga menjadi langkah penting sebelum usulan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan.*
