KAMAKAMU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat mengimbau agar Pilkada Serentak 2024 di Jawa Barat berjalan tanpa diwarnai oleh isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).
Hal ini sangat penting agar proses demokrasi berjalan dengan damai tanpa memicu perpecahan di tengah masyarakat.
Waduh, KPU Sebut 3 Paslon Pilgub Jakarta Belum Memenuhi Syarat
“Kami berharap betul di Jawa Barat tidak ada pasangan calon, tim sukses, atau pihak lain yang menggunakan isu SARA ataupun politisasi agama dalam menentukan pilihan pada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur,” ujar Hedi Ardia, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, dalam acara Sosialisasi Pendidikan Pemilih bersama Jaringan Lintas Iman dan Kemanusiaan di Cimahi, Senin 16 September 2024.
Semua Bakal Calon Memiliki Keyakinan yang Sama
Hedi menekankan bahwa keempat bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, yaitu Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan, Ahmad Syaikhu-Ilham Akbar Habibie, Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwinatarina, dan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja, semuanya memiliki keyakinan agama yang sama, yaitu Islam.
Oleh karena itu, ia berharap isu-isu yang mendiskriminasi berdasarkan SARA tidak terjadi di Pilkada ini.
“Kita melihat latar belakang agama keempat bakal pasangan calon tersebut sama. Namun, ada perbedaan dalam jenis kelamin. Kami berharap tidak ada yang menggunakan isu SARA atau isu-isu diskriminatif lainnya,” ungkap Hedi.
Tahapan Pilkada 2024 Masuk ke Fase Tanggapan Masyarakat
Proses Pilkada 2024 kini memasuki fase di mana masyarakat bisa memberikan masukan dan tanggapan terhadap bakal pasangan calon. Menurut Hedi, keempat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini sudah dinyatakan memenuhi syarat administrasi.
“Saat ini, tahapan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota sedang dalam masa tanggapan masyarakat. Secara administratif, keempat bakal pasangan calon tersebut telah memenuhi syarat,” jelas Hedi sebagaimana dikutip dari ANTARA.
Tahapan tanggapan masyarakat ini akan berlangsung hingga 18 September. Selanjutnya, KPU Jawa Barat akan menanggapi masukan dari masyarakat hingga 21 September.
Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon
Setelah mendengarkan tanggapan masyarakat, KPU Jabar akan mengumumkan keputusan lebih lanjut pada 22 November, dan pada 23 November, akan dilakukan pengundian nomor urut pasangan calon.
“Kami berharap semua bakal pasangan calon ini bisa lolos dan ditetapkan menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2024,” ujar Hedi dengan optimis.
Ajakan untuk Berpartisipasi dalam Pilkada
Selain membahas proses Pilkada, Hedi juga mengingatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan masa depan daerah dengan memilih pada 27 November mendatang. Pilihan ini akan sangat berpengaruh pada perkembangan daerah dalam lima tahun ke depan.
“Pilihan kita selama lima menit di bilik suara pada 27 November akan menentukan masa depan daerah. Ini bukan hanya berlaku untuk warga Jawa Barat, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia,” kata Hedi.
Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada
Di sisi lain, Kepala Paroki Santo Ignatius Cimahi, Yulianus Yaya Rusyadi, menekankan bahwa Pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 merupakan bagian dari partisipasi masyarakat untuk kemajuan bangsa dan negara, khususnya Jawa Barat.
“Proses Pilkada ini adalah kesempatan kita semua untuk memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Ini juga berlaku untuk kota dan kabupaten tempat kita tinggal,” ujar Yulianus.
Memilih Berdasarkan Hati Nurani
Yulianus juga mengingatkan masyarakat untuk memilih berdasarkan hati nurani, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pilihan yang tepat bukan hanya membawa manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga untuk kemajuan daerah.
“Menjadi pemilih memang tidak mudah, namun ketika kita memilih yang menurut kita terbaik, itu adalah bentuk kontribusi. Kita bukan mencari kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kemajuan Jawa Barat dan daerah tempat kita tinggal,” pungkas Yulianus.*
