KAMAKAMU – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, secara resmi mengumumkan pengangkatan sebagai Komisaris Independen PT Pos Indonesia (Persero).
Sebagai informasi, Fauzi, yang dikenal sebagai relawan Prabowo Subianto, kini bergabung dengan dewan komisaris perusahaan BUMN tersebut.
Selain itu, Erick Thohir juga menunjuk Muhammad Budi Djatmiko untuk posisi yang sama.
Giliran BMW Pamerkan Dua Mobil Sporty dan Agresif Terbarunya di GIIAS 2024
Sejalan dengan pengangkatan ini, pemegang saham juga memutuskan untuk memberhentikan Guntur Iman Nofianto dari jabatannya, efektif mulai 1 April 2024, karena masa tugasnya yang telah berakhir.
“Kami mengucapkan selamat kepada Dewan Komisaris Independen terpilih. Kami berharap mereka dapat membawa kemajuan bagi Pos Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada komisaris yang telah menyelesaikan masa tugasnya atas kontribusi yang diberikan,” kata Tata Sugiarta, Corporate Secretary and Environmental, Social and Governance, Jumat 19 Juli 2024 kemarin.
Menariknya, Fauzi Baadilla, selain dikenal sebagai aktor, pernah dipercaya oleh Partai Gerindra untuk memimpin relawan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 sebagai koordinator relawan.
Susunan terbaru Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia:
Dewan Komisaris:
- Komisaris Utama: Rhenald Kasali
- Komisaris: Gunawan Hutagalung
- Komisaris: I Gde Made Kartikajaya
- Komisaris: Robben Rico
- Komisaris Independen: Muhammad Budi Djatmiko
- Komisaris Independen: Fauzi Baadilla
Gibran Enggan Tinggal di IKN, Denny Siregar Kasih Komentar Pedas
Dewan Direksi:
- Direktur Utama: Faizal Rochmad Djoemadi
- Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman
- Direktur Bisnis Kurir dan Logistik: Tonggo Marbun
- Direktur Operasi dan Digital Services: Hariadi
- Direktur Bisnis Jasa Keuangan: Haris
- Direktur Human Capital Management: Asih Kurniasari Komar
- Direktur Business Development dan Portfolio Management: Prasabri Pesti
Di sisi lain, pengangkatan ini menuai kritik dari warganet di media sosial yang merasa pemerintahan Jokowi tidak mampu memperbaiki BUMN. Bahkan, beberapa netizen berpendapat bahwa kondisi BUMN semakin memburuk, banyak utang, dan sering merugi.
“Fauzi Baadila itu kompetensinya apa? Pantas saja BUMN banyak utang, PHK karyawan, merugi triliunan; karena yang dipilih untuk mengawasi BUMN adalah orang yang tidak kompeten. Indonesia Emas 2045,” kritik akun media sosial bercentang biru @narkosun di platform X, dikutip Minggu 21 Juli 2024.
Komentar ini memicu banyak tanggapan dari warganet lainnya yang sebagian besar setuju dengan pandangan tersebut. Banyak dari mereka mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan untuk melakukan swastanisasi sebagian BUMN dan fokus pada pengambilan pajak saja.
“Semoga pak @prabowo ke depan mempertimbangkan untuk melakukan swastanisasi dengan melepas semua saham pemerintah (paling tidak) di separuh BUMN. Sumbangsih BUMN untuk APBN kecil sekali sementara kontroversinya besar banget. Negara fokus ambil pajaknya saja,” tulis seorang warganet.*
