KAMAKAMU – Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, menyoroti rencana aksi demonstrasi yang dilakukan dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Istana Negara. Aksi ini dilatarbelakangi tuntutan pencairan tunjangan kinerja (tukin) yang belum dibayarkan sejak 2020 hingga 2024.
7 Ide Konten TikTok untuk Mempromosikan Restoran
Dosen Tuntut Hak atas Tukin
Melalui akun media sosialnya di X (@anasurbaningrum) pada 2 Februari 2025, Anas mengungkapkan dukungannya terhadap perjuangan para dosen dalam menuntut hak mereka. Menurutnya, alasan birokrasi tidak bisa menjadi dalih untuk menunda pembayaran hak yang seharusnya diterima.
“Dosen-dosen pun unjuk aspirasi. Memperjuangkan haknya, tunjangan kinerja,” tulis Anas.
Ia menegaskan bahwa tunjangan kinerja bukan hanya bentuk penghargaan terhadap kinerja, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan yang harus ditegakkan.
Pemerintah Diminta Segera Bertindak
Anas menyoroti pentingnya pemerintah mencari solusi agar tunggakan tukin ini segera diselesaikan. Ia mengusulkan beberapa alternatif, seperti pembayaran secara bertahap atau sistem rapelan pada tahun anggaran berikutnya jika kondisi keuangan saat ini belum memungkinkan.
“Misalnya dengan menyicil bertahap pada tahun berikutnya, jika tahun ini tidak memungkinkan. Semacam rapelan,” ujarnya.
Anas juga menekankan bahwa keadilan bagi para dosen harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, tunjangan yang tertunda bukan hanya masalah administratif, tetapi juga bentuk pengakuan terhadap kontribusi dosen dalam dunia pendidikan.
Aliansi Dosen Gelar Aksi di Istana
Aliansi Dosen Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) telah mengorganisir aksi demonstrasi di sekitar Istana Merdeka pada Senin, 3 Februari 2025. Aksi ini berlangsung dari pukul 08.00 hingga 15.00 WIB dengan tuntutan utama terkait pencairan tukin dosen ASN Kemdiktisaintek yang telah tertunggak sejak 2020.
Ketua Kornas ADAKSI Pusat, Anggun Gunawan, dalam keterangannya menegaskan bahwa ada dua tuntutan utama dalam aksi ini:
- Memastikan anggaran dan pencairan tukin tahun 2025 untuk seluruh dosen ASN Kemdiktisaintek tanpa pembedaan, baik dosen PTN satker, BLU, BH, maupun dosen DPK di PTS.
- Mendesak pemerintah untuk segera membayarkan tunjangan kinerja yang tertunda sejak 2020.
Aksi ini tidak hanya diisi dengan orasi dan penyampaian aspirasi, tetapi juga aksi simbolis serta teatrikal untuk menyoroti pentingnya pembayaran tukin. Selain itu, perwakilan dosen juga akan menyerahkan surat resmi berisi tuntutan mereka kepada pemerintah.
Pemerintah Diharapkan Segera Merespons
ADAKSI menegaskan bahwa tunjangan kinerja adalah hak yang seharusnya diterima oleh para dosen sebagai bagian dari pengakuan atas kerja keras mereka. Mereka berharap pemerintah segera merespons dan mencari jalan keluar yang tepat, baik melalui pencairan langsung maupun skema pembayaran bertahap.*
