Bawaslu Jabar Diminta Cepat Memetakan Daerah Rawan

  • Bagikan
Lolly Suhenty
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty / Doc. RRI

KAMAKAMU – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia atau Bawaslu RI mulai menyorot Jawa Barat karena daerah ini termasuk dalam kategori rawan Pemilu.

Terbaru, Bawaslu meminta anggotanya untuk segera memetakan mitigasi risiko di daerah Jawa Barat jelang Pilkada 2024.

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu, Provinsi Jawa Barat kini menempati urutan ke-4 sebagai provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi di seluruh Indonesia.

Mayat Santri Ditemukan Warga di Tepi Sungai, Polisi: Jatuh dari Pohon Kelapa

Dalam hal ini, Lolly Suhenty, anggota Bawaslu RI, menegaskan pentingnya pemetaan ini sebagai langkah preventif.

Tujuan Pemetaan dari Bawaslu

Pemetaan ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan pelanggaran selama pelaksanaan pemilihan serentak mendatang.

Lolly Suhenty berharap agar semua pihak terkait dapat menjadikan pemetaan kerawanan ini sebagai pedoman.

“Pemetaan ini sangat penting untuk menjadi acuan. Kami berharap semua stakeholder bekerja sama agar proses pemilihan berjalan dengan lancar dan tanpa kendala,” ungkap Lolly pada Kamis 25 Juli 2024.

Sebagai anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat periode 2018-2022, Lolly menyebutkan bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Provinsi Jawa Barat pada Pemilu 2019 lalu mencapai 204 juta pemilih.

Angka ini setara dengan 17,5 persen dari total pemilih di seluruh Indonesia. Jumlah pemilih ini menjadi salah satu tolok ukur kesuksesan penyelenggaraan pemilihan 2024 yang akan datang.

Lolly menekankan bahwa pelaksanaan pemetaan ini lebih awal bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik.

“Jika semua pihak bekerja secara maksimal, kami yakin pemilihan akan berjalan tanpa masalah,” tambahnya.

Sebagai Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, Lolly mengingatkan bahwa kurangnya kerja sama dapat menimbulkan masalah.

Sebagai contoh, masalah penyebaran hoaks di media sosial atau konflik antar kelompok masyarakat dengan pilihan politik yang berbeda bisa menjadi penghambat kelancaran Pilkada.

“Oleh karena itu, pemetaan kerawanan ini sangat penting. Ini akan membantu mengurangi potensi masalah dan memastikan pesta demokrasi berjalan dengan baik,” pungkasnya.*

Penulis: Agus SalimEditor: Agus Salim
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

− 4 = 4
Powered by MathCaptcha