KAMAKAMU – Economist Intelligence Unit (EIU) kembali menerbitkan laporan tahunan mengenai Indeks Demokrasi global.
Dalam laporan terbaru untuk tahun 2024, Indonesia mengalami penurunan peringkat sebanyak tiga tingkat dan tetap dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi yang cacat atau flawed democracy.
Laporan ini dirilis dengan judul What’s Wrong with Representative Democracy? atau Apa yang Salah dengan Demokrasi Perwakilan?.
Cara Bisa Bangun Pagi untuk Anak Muda
Dalam analisisnya, lembaga riset dan analisis yang berbasis di London ini menyoroti dinamika politik Indonesia, terutama terkait hasil Pemilihan Presiden 2024 yang dimenangkan oleh Prabowo Subianto dengan dukungan dari Presiden petahana, Joko Widodo.
“Aliansi Tuan Prabowo dengan pendahulunya telah meningkatkan ketakutan mengenai pemusatan kekuasaan serta kurangnya pengawasan dan keseimbangan,” demikian bunyi laporan EIU terkait Indeks Demokrasi 2024.
Keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto juga menjadi perhatian EIU.
Gibran berhasil maju dalam kontestasi Pilpres 2024 setelah Mahkamah Konstitusi mengubah persyaratan usia dalam putusan yang dinilai kontroversial, memungkinkan dirinya memenuhi syarat pencalonan.
Dalam pandangan EIU, perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah melemahkan independensi peradilan di Indonesia.
Skor Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, mencatat angka 6,44.
Tahun lalu, skor Indonesia berada di angka 6,53. Penurunan ini menyebabkan posisi Indonesia turun ke peringkat 59 dari total 167 negara yang dianalisis.
Sebagai perbandingan, pada tahun sebelumnya, Indonesia masih berada di peringkat 56.
Penilaian EIU terhadap Indeks Demokrasi 2024 didasarkan pada lima indikator utama. Indikator dengan skor tertinggi adalah proses pemilu dan pluralisme yang memperoleh nilai 7,92 poin.
Indikator lainnya meliputi fungsi pemerintahan (6,79), partisipasi politik (7,22), kebebasan sipil (5,00), dan budaya politik (5,29).
Di antara lima indikator tersebut, fungsi pemerintahan mengalami penurunan signifikan dibanding tahun lalu yang mencapai 7,86 poin.
Selain itu, skor kebebasan sipil Indonesia juga mengalami penurunan dari 5,29 pada tahun sebelumnya.
Sementara itu, skor untuk proses pemilu dan pluralisme serta partisipasi politik tidak mengalami perubahan dari tahun lalu.
Sebaliknya, indikator budaya politik mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang hanya memperoleh skor 4,38.
Laporan tahunan ini kembali menegaskan bahwa tantangan demokrasi di Indonesia masih cukup kompleks.
Penurunan skor dalam beberapa aspek kunci menunjukkan bahwa dinamika politik dan tata kelola pemerintahan menjadi faktor utama yang memengaruhi kualitas demokrasi di negara ini.*
