Mitra Program MBG Mengundurkan Diri karena Pembayaran Tertunda, Puan Maharani Beri Tanggapan

  • Bagikan
Ilustrasi Makan Bergizi Gratis Doc RRI
Ilustrasi Makan Bergizi Gratis Doc RRI

KAMAKAMU – Banyak mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikabarkan menarik diri akibat belum menerima pembayaran dari pemerintah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait keberlangsungan program yang bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengonfirmasi bahwa para mitra yang terlibat dalam pengadaan MBG akan memperoleh dana langsung mulai Februari 2025. Selama ini, para mitra harus menanggung biaya operasional terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian dari pemerintah.

Memulai Usaha Kuliner dengan Modal Pinjaman, Bolehkah?

Pola Pembayaran Akan Berubah

Dadan menjelaskan bahwa skema pembayaran selama ini mengharuskan mitra mengeluarkan dana pribadi, yang kemudian diganti oleh negara melalui sistem reimburse. Namun, mulai Februari, pemerintah berencana menyalurkan dana langsung ke rekening mitra agar mereka tidak lagi terbebani biaya operasional di awal.

“Kami sedang mengusahakan mulai Februari bukan lagi reimburse, tapi uang negara ada di rekening mitra,” ujar Dadan pada Minggu 2 Februari 2025.

Puan Maharani Dorong Evaluasi Program MBG

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi kabar mundurnya sejumlah mitra MBG dengan menekankan pentingnya evaluasi terhadap program yang masih tergolong baru ini.

“Ya program ini kan memang masih baru. Jadi kita kasih kesempatan kepada pemerintah untuk mengevaluasi dan menyempurnakan,” kata Puan.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan berbagai penyesuaian teknis guna memastikan pelaksanaan program berjalan lebih efektif.

DPR Siap Mengawal Evaluasi Program

Lebih lanjut, Puan menekankan bahwa DPR akan terus mengawal evaluasi terhadap program MBG agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat, terutama anak-anak.

“Sehingga nantinya akan memang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak,” ujarnya.

Situasi ini menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah dan mitra pelaksana agar kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.*

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

÷ 3 = 1
Powered by MathCaptcha