KAMAKAMU – Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menjadi sorotan setelah polemik pagar laut di pesisir Tangerang, Banten, viral di media sosial. Hingga kini, aktor utama di balik pembangunan pagar tersebut belum berhasil diungkap. Kondisi ini menimbulkan kritik tajam dari sejumlah pihak, termasuk Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty.
Saadiah menyatakan keheranannya atas lambannya KKP dalam menangani kasus ini. Ia mempertanyakan efektivitas kementerian yang dipimpin Sakti Wahyu Trenggono selama lima tahun terakhir.
Pakar Hukum UGM Sebut Pagar Laut Dapat Bersertifikat, Pengacara Aguan Bantah Tuduhan Tanah Musnah
“Aneh jika sebuah instansi besar seperti KKP, yang seharusnya memiliki kewenangan dan sumber daya untuk mengelola laut, tidak mampu mengidentifikasi dalang di balik pagar laut ini,” ujarnya di Jakarta, Selasa 28 Januari 2025.
Kritik Terhadap Pengawasan dan Anggaran
Menurut Saadiah, keberadaan berbagai direktorat seperti Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan seharusnya cukup untuk menangani permasalahan ini. Namun, kenyataannya, dalang di balik kasus ini masih belum ditemukan.
“Terus terang, menemukan orang yang benar-benar jujur di negara ini memang tidak mudah. Jika hingga hari ini belum ada hasil, kami ingin tahu alasan sebenarnya. Bukankah KKP memiliki semua sarana yang diperlukan? Apakah persoalan ini karena kurangnya anggaran pengawasan?” tegas politisi dari Fraksi PKS tersebut.
Ia juga menyoroti anggaran KKP yang mencapai sekitar Rp6,2 triliun. Menurutnya, jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan anggaran Kementerian Pertahanan yang mencapai Rp147 triliun. Dengan tugas besar menjaga kedaulatan laut dan memanfaatkan potensi perikanan, Saadiah menilai anggaran KKP perlu ditingkatkan secara signifikan.
Harapan untuk Kinerja Lebih Baik
Saadiah mengingatkan bahwa dari 8 prioritas kebijakan Prabowo Subianto, tujuh di antaranya berkaitan erat dengan tugas KKP. Oleh karena itu, ia meminta agar kementerian ini memperkuat pengawasan serta memastikan kedaulatan laut Indonesia tidak lagi dirampas oleh pihak-pihak tertentu.
“Kami mendukung adanya kenaikan anggaran untuk KKP, tapi juga menuntut transparansi dan keseriusan dalam menjalankan tugas. Jangan sampai kasus seperti ini berulang dan mencoreng kedaulatan maritim Indonesia,” tandasnya.*
