KAMAKAMU – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Jaksa Agung beserta jajaran Jaksa Agung Muda di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin 13 Januari 2025.
Fokus utama diskusi tersebut mencakup pemberantasan korupsi dan penanganan perizinan ilegal yang dianggap berdampak buruk bagi negara serta menghambat pembangunan nasional.
Dalam pertemuan yang berlangsung secara tertutup itu, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan penegakan hukum.
Gaji Dosen di Indonesia vs Malaysia dan Singapura, Mana yang Terbesar?
Ia menyoroti praktik korupsi, terutama di sektor perizinan, sebagai tantangan serius yang memerlukan langkah tegas dari kejaksaan.
Menurut Presiden Prabowo, perizinan yang tidak sesuai prosedur kerap menjadi celah bagi individu atau kelompok tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Praktik ini, lanjutnya, mengakibatkan kerugian besar bagi negara dan merusak upaya pembangunan.
Sebagai bagian dari upaya memperbaiki kondisi tersebut, Presiden memberikan arahan khusus kepada institusi kejaksaan.
Ia meminta agar penyelidikan dan penindakan terhadap kasus perizinan ilegal dipercepat demi memberikan efek jera yang nyata.
Di sisi lain, Presiden juga menggarisbawahi perlunya memperkuat sistem pengawasan di berbagai instansi pemerintah.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan setiap proses perizinan dilakukan secara transparan dan mematuhi aturan yang berlaku.
Pertemuan penting tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya hadir mendampingi Presiden, bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandan serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh.
Kehadiran mereka mencerminkan dukungan lintas lembaga terhadap agenda pemberantasan korupsi yang dicanangkan oleh pemerintah.
Arahan Presiden Prabowo ini diharapkan mampu menjadi momentum untuk memperkuat integritas sistem perizinan nasional.
Dengan langkah konkret yang diambil oleh kejaksaan dan lembaga terkait, pemerintah berkomitmen menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat.*
