KAMAKAMU – Insiden pembatalan pameran seniman Yos Suprapto di Galeri Nasional Jakarta disorot oleh penulis Okky.
Ia menegaskan bahwa tugas utama seorang menteri kebudayaan adalah memastikan kebebasan berekspresi bagi seniman.
“Tanggung jawab utama Menteri Kebudayaan @fadlizon @Kemenkebud adalah memastikan tidak ada pemberangusan terhadap produk budaya,” tulis Okky dalam unggahannya di platform media sosial X pada Sabtu, 21 Desember 2024.
Penulis novel 86 tersebut juga mengkritisi langkah pemerintahan Prabowo-Gibran yang dianggap tidak mendukung kebebasan berkarya.
Ia menyayangkan adanya sensor terhadap pameran seni, meskipun pemerintahan baru tersebut baru berjalan kurang dari tiga bulan.
“Ini belum ada 3 bulan pemerintahan baru, sudah ada sensor terhadap pameran di Galeri Nasional,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Lukisan Yos Suprapto Dinilai Tidak Sesuai Tema
Kisruh bermula saat lima karya Yos Suprapto dinyatakan tidak memenuhi tema pameran oleh Galeri Nasional. Karya tersebut juga dianggap terlalu vulgar dalam menyampaikan pesan.
Padahal, menurut Yos, lima lukisan itu berhubungan erat dengan narasi tentang kedaulatan pangan, topik yang menjadi tema besar pameran.
Dalam pandangan Okky, alasan tersebut tidak relevan. Ia menilai bahwa seni berfungsi untuk mengangkat isu-isu penting, termasuk kebijakan yang tidak mendukung kedaulatan pangan.
“Seniman, sastrawan, peneliti, individu yang mampu berpikir ketika disodori tema ‘kedaulatan pangan’. Kenapa kita gagal mencapai kedaulatan pangan? Oh, karena kebijakan yang tidak berpihak, oh, karena ada perselingkuhan antar elit, oh, karena ada penguasa yang korup, dst,” papar Okky.
Yos Suprapto Tarik Karya dari Galeri Nasional
Yos Suprapto mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan tersebut. Ia merasa lima lukisannya, yang telah dikerjakan selama satu tahun terakhir, seharusnya melengkapi narasi keseluruhan dari total 25 karya yang telah dipersiapkan untuk pameran.
Akibat keputusan penolakan itu, Yos memilih membatalkan seluruh pameran tunggalnya. Ia membawa pulang semua karyanya ke Jogjakarta, dengan alasan mempertahankan keutuhan pesan dari narasi yang ingin disampaikan melalui karya-karyanya.
“Saya tidak mau lagi berurusan dengan Galeri Nasional dan Kementerian Kebudayaan,” tegas Yos Suprapto, menunjukkan sikapnya yang kecewa terhadap lembaga tersebut.
Kritik terhadap Sensor Budaya
Kasus ini memicu perbincangan luas di kalangan seniman dan masyarakat tentang kebebasan berekspresi di bawah pemerintahan baru.
Banyak pihak menilai bahwa pembatalan pameran ini mencerminkan adanya ketidakpahaman terhadap seni sebagai medium kritik sosial dan budaya.
Melalui kasus ini, Okky Madasari mengingatkan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin kebebasan seni dan budaya.
“Kebijakan seperti ini tidak hanya merugikan seniman, tetapi juga merampas hak masyarakat untuk menikmati karya budaya yang bermakna,” tutupnya.*
