KAMAKAMU – Kasus dugaan kriminalisasi terhadap Tom Lembong kian menuai sorotan. Sejumlah kejanggalan di tengah publik ramai diperbincangkan, terutama terkait kasus yang mendadak mencuat dan menyeret mantan Menteri Perdagangan tersebut.
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, turut memberikan pandangannya atas kasus yang kini tengah menjadi perhatian nasional.
Nasir Djamil Soroti Penegakan Hukum yang Ketat dan Transparan
Saat menghadiri Rapat Kerja bersama Jaksa Agung RI di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Rabu 13 November 2024, Nasir Djamil menekankan pentingnya asas hukum dalam penanganan kasus pidana.
Zulhas Sowan ke Jokowi, Dokter Tifa Bilang Begini!
Menurut Nasir, setiap kasus pidana memerlukan pembuktian yang lebih terang daripada cahaya, sesuai asas hukum yang berlaku.
“Masalah pidana, kita semua sadar bahwa dalam pidana itu ada asas. Bukti dalam pidana harus lebih terang dari cahaya,” ujar Nasir di hadapan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Ia menjelaskan bahwa Kejaksaan Agung merupakan lembaga hukum yang sangat spesifik. Tidak semua orang memiliki akses untuk memahami proses hukum di dalamnya.
Oleh sebab itu, masyarakat mendambakan penegakan hukum yang berkeadilan, akuntabel, humanis, serta transparan.
“Hanya orang-orang tertentu bisa mengakses bangunan hukum ini. Penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, akuntabel, transparan, dan modern menjadi harapan masyarakat,” tambahnya.
Banyak Pertanyaan Muncul Terkait Kasus Tom Lembong
Kasus yang menimpa Tom Lembong telah menimbulkan banyak tanda tanya di kalangan publik.
Nasir Djamil mengungkapkan bahwa kasus ini bukan hanya melibatkan Lembong sebagai mantan Menteri Perdagangan, melainkan banyak pihak lain.
Tom Lembong disebut-sebut tidak bertindak sendirian terkait izin impor gula yang kini menjadi sorotan penyelidikan.
Nasir mengingatkan bahwa terdapat mekanisme lebih luas yang melibatkan banyak pihak, termasuk atasan Lembong dan mekanisme Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional).
“Dia bukan hanya satu orang Menteri Perdagangan yang melakukan impor,” tutur Nasir.
Lebih lanjut, Nasir menambahkan bahwa mekanisme Rakornas serta keterlibatan pimpinan di atas Tom Lembong harus turut diperhatikan.
Hal ini menjadi informasi yang didengar dari berbagai sumber dan perlu ditelusuri lebih lanjut.
“Tentu saja ada pimpinan di atas. Itu juga ada Rakornas dan lain sebagainya. Itu informasi yang kita dengar,” jelasnya.
Kekhawatiran Terhadap Dampak Pada Citra Prabowo
Nasir Djamil merasa khawatir bahwa penetapan status tersangka pada Tom Lembong yang dilakukan secara mendadak bisa memicu spekulasi di kalangan masyarakat.
Menurutnya, hal ini dapat mencederai citra Presiden Prabowo Subianto, yang selama ini dikenal memiliki komitmen kuat untuk menegakkan hukum secara adil.
Nasir menyoroti proses penetapan tersangka yang dinilai terlalu cepat dan kurang transparan.
Keputusan ini, lanjutnya, justru bisa menimbulkan keraguan terkait objektivitas hukum di mata publik.
“Kenapa dipanggil lalu kemudian dijadikan tersangka, ditahan, dan menimbulkan spekulasi publik,” ungkap Nasir.
Ia menegaskan, meski proses hukum harus tetap berjalan sesuai prosedur, penting sekali agar setiap langkah penegakan hukum dilakukan dengan transparansi penuh.
Hal ini untuk menghindari prasangka buruk yang dapat merusak kepercayaan publik.
“Kita khawatir hal ini mencederai citra Presiden Prabowo yang ingin menegakkan hukum seadil-adilnya,” pungkas Nasir.
Penegakan hukum yang transparan dan adil menjadi sangat krusial agar tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang dipimpin Prabowo. Kasus Tom Lembong ini menjadi ujian nyata bagi komitmen tersebut.*
