KAMAKAMU – Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKN), memberikan catatan penting bagi pemerintahan baru terkait penetapan garis kemiskinan di Indonesia.
Ia menyoroti bahwa batas garis kemiskinan saat ini, yang ditetapkan di bawah Rp 600 ribu per kapita per bulan, sudah tidak relevan dan tidak manusiawi.
Naik Pesawat Bongsor, Jokowi Terbang ke IKN
Dalam keterangannya di platform X, Anas Urbaningrum, Anas menyarankan agar batas tersebut dinaikkan menjadi 1 juta rupiah per kapita per bulan.
“Jika perkara citra dikesampingkan dulu, start dari nol, sebaiknya batas angka garis kemiskinan dihitung berapa?” ujar Anas.
Ia menekankan pentingnya menaikkan batas tersebut hingga Rp 1 juta per kapita per bulan agar lebih manusiawi. Anas juga menyadari bahwa jika batas ini diubah, angka kemiskinan secara statistik akan meningkat, namun hal ini tidak perlu dipolitisasi.
Perubahan angka kemiskinan tentu akan berdampak pada peningkatan statistik. Anas menegaskan bahwa tidak ada masalah dengan kenaikan ini karena hal terpenting adalah kejujuran dalam mengukur kondisi nyata.
“Kalau semua setuju, kenaikan angka kemiskinan tidak perlu dipolitisasi,” tukasnya.
Menurut Anas, yang penting adalah keberanian untuk menghadapi kenyataan bahwa jumlah masyarakat miskin sebenarnya lebih besar dari yang dilaporkan saat ini, yaitu 9,03 persen.
Anas mendorong agar kebijakan terkait kemiskinan tidak sekadar berfokus pada pencitraan semata, melainkan harus didasarkan pada data yang akurat dan manusiawi, sehingga penanganan terhadap fakir miskin bisa lebih efektif.
Anas mengingatkan bahwa langkah paling penting bagi pemerintah adalah membela kaum miskin dan menjalankan perintah konstitusi.
“Itulah cara pemerintah membela kaum fakir miskin,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya meninjau kembali garis kemiskinan agar dapat memotret kondisi masyarakat yang lebih akurat.
Anas juga mengapresiasi pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang pernah menyatakan keinginannya untuk mati membela rakyat.
Namun, Anas menekankan bahwa prioritas utama harus diberikan kepada fakir miskin, karena merekalah yang paling membutuhkan bantuan.
Jika pemerintah tetap mempertahankan garis kemiskinan di angka Rp 600 ribu per kapita per bulan, maka banyak warga miskin yang tidak akan terdata dengan baik.
Hal ini, menurut Anas, akan menyebabkan kesan bahwa pemerintah berhasil menekan angka kemiskinan menjadi 9,03 persen, padahal realitasnya jauh berbeda.
“Hebat, orang miskin kita sudah tinggal 9,03 persen,” sindirnya.*
