KAMAKAMU – Peran seorang wakil presiden terpilih di Indonesia selalu menjadi sorotan, salah satu momen yang kini menjadi pembicaraan hangat adalah ketika Gibran Rakabuming Raka mendampingi pasangan calon kepala daerah Luthfi-TAJ Yasin saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Tindakan ini mendapat kritik tajam dari pegiat media sosial, Jhon Sitorus.
Gibran Enggan Tinggal di IKN, Denny Siregar Kasih Komentar Pedas
Kontroversi Peran Gibran sebagai Wakil Presiden Terpilih
Gibran, yang baru saja terpilih sebagai Wakil Presiden, dianggap tidak seharusnya terlibat dalam proses pendaftaran calon kepala daerah.
“Inilah akibatnya jika seorang anak di bawah umur dipaksakan jadi Wakil Presiden.” tulis Jhon Sitorus, melalui unggahannya di aplikasi X @JhonSitorus_18 pada 29 Agustus 2024.
Kritik ini mencerminkan pandangan Jhon bahwa Gibran belum sepenuhnya memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai Wakil Presiden terpilih.
Etika dan Aturan dalam Proses Pendaftaran Calon Kepala Daerah
Tindakan Gibran yang mendampingi Luthfi-TAJ Yasin menimbulkan tanda tanya besar mengenai etika politik dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku.
Jhon dengan tegas menyatakan bahwa Gibran seharusnya tidak mendampingi calon kepala daerah mana pun dalam proses pendaftaran ke KPU.
“Gibran harusnya tidak boleh mendampingi Calon Kepala Daerah manapun pada saat pendaftaran ke KPU,” tukasnya.
Pertanyaan tentang Pemahaman Gibran dan Implikasi Lebih Lanjut
Lebih lanjut, Jhon Sitorus mengungkapkan kekhawatirannya tentang kemampuan Gibran dalam memahami etika dan aturan politik yang berlaku.
“Saya jadi bingung dengan tingkah bocah ga paham etika dan aturan ini,” cetus Jhon, menggambarkan ketidakpuasannya terhadap tindakan Gibran.
Sebagai Wakil Presiden terpilih, Gibran seharusnya menjadi wakil seluruh rakyat, bukan hanya satu kelompok tertentu.
Jhon bahkan mengisyaratkan kemungkinan bahwa Gibran bisa saja menjadi “Wapres boneka,” yang tidak memiliki kendali penuh atas tindakannya sendiri.
“Entah dia ga tau aturan, niat cawe-cawe atau jangan-jangan hanya Wapres boneka? Bahkan pikirannya pun ga mampu dikendalikan,” tambahnya,
Tindakan Gibran ini tidak hanya memicu perdebatan tentang etika dan netralitas dalam politik, tetapi juga menimbulkan pertanyaan lebih dalam mengenai kesiapan Gibran untuk mengemban peran penting dalam pemerintahan.*
